Startup Bank Challenge punya tujuan untuk membuat bank yang mendukung UKM. Urat malu pemerintah Indonesia udah putus dari kapan tahun ya kalau setiap urusan diselesaikan pihak asing?

Kalau kita selalu beranggapan bahwa pemerintah Indonesia malesin dan malah menyulitkan kita melakukan sesuatu, gak salah karena emang kenyataannya sering seperti itu, setidaknya dalam konteks memajukan tech startup.

Contoh paling sederhana, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara khusus mendukung industri digital. Meskipun udah keluar UU ITE, tapi aturannya masih dianggap kurang komprehensif. Padahal, bisa dibilang Indonesia adalah negara dengan geliat industri startup yang menjanjikan. Buktinya, banyak bermunculan startup seperti Tokopedia, Kaskus, dan lain-lain.

Mereka adalah contoh startup yang berkembang tanpa bantuan pemerintah, I mean, secara independen berkembang tanpa support berupa regulasi, pendanaan, infrastruktur yang memadai dari pemerintah.

Mungkin bagi praktisi yang telah sukses terjun di bidang ini akan merasa bahwa tanpa pemerintah, nyatanya mereka tetap bisa mengembangkan ide usaha menjadi realita. Tapi, mau sampai kapan mengabaikan kebutuhan peran pemerintah? Nyatanya, kita perlu dan seyogyanya membutuhkan campur tangan mereka.

Dalam mengembangkan ekosistem startup, prosesnya tidak akan semulus paha artis Korea. Di tengah jalan pasti akan bertemu dengan hambatan-hambatan. Hambatan ini bisa aja diminimalisir jika perangkat suprastruktur dan infrastruktur didukung oleh pemerintah.

Anehnya, di negara kita, malah bermunculan inisiatif untuk memajukan ekosistem tech startup yang justru diprakarsai oleh pihak asing, seperti Startup Bank Challenge. Program ini muncul karena kekhawatiran terhadap struktur bank yang kurang membantu pembiayaan UKM, sehingga Startup Bank Challenge punya tujuan untuk membuat bank yang mendukung UKM.

Kerennya, program ini diadakan di Bali atas inisiatif pihak asing tanpa melibatkan unsur pemerintah Indonesia. Mitranya berasal dari asing seperti Next Bank, Onion Collective, Breaking Banks, dan DBS.

Urat malu pemerintah Indonesia udah putus dari kapan tahun ya kalau setiap urusan diselesaikan pihak asing?

Sayangnya, anggota DPR yang merumuskan aturannya kebanyakan ngurusin politik praktis yang gak jelas juga kepentingannya untuk siapa. Padahal untuk investasi di bidang startup perlu regulasi yang tepat biar investor gak kabur-kaburan karena aturannya gak jelas dan para pelaku usaha startup di indonesia juga merasa secure dengan bidang kerjaan mereka.

Kalau pemerintah Indonesia bisa melek sedikit mereka tuh sebenernya udah kalah dengan negara tetangganya. Ga usah jauh-jauh. Malaysia, misalnya, sudah sejak lama mengembangkan kota Cyberjaya sebagai Silicon Valley-nya Malaysia. Pemerintahnya juga serius mengembangkan MaGIC, sebuah pusat inovasi dan kreativitas yang visinya menjadikan Malaysia sebagai startup capital di Asia.

Bukan berarti pemerintah Indonesia itu ga ngasih dukungan sama sekali. Baru-baru ini, Rudiantara, Menkominfo Indonesia, bilang kalau beliau bakal mengusahakan dana 1 miliar dolar untuk startup di Indonesia. Ya, tapi uang yang banyak kalau ga didukung dengan regulasi dan ekosistem, percuma juga. Intinya, dukungan pemerintah Malaysia kepada industri itu bentuknya jauh lebih konkret.

Kalau negara tetangga aja mulai menyiapkan lingkungan kondusif bagi industri startup untuk berkembang lebih besar, masa pemerintah Indonesia masih keasikan untuk mengurusi wacana perbaikan kesejahteraan rakyat, sementara yang sebenarnya diurusi adalah kesejahteraan kantong sendiri.