Apakah perlu ada batas waktu di perguruan tinggi? Misalnya, setelah melewati waktu tertentu (x) maka yang bersangkutan di-DO (drop out). Alasannya kenapa ya?
Jaman dahuluuuu sekali tidak ada aturan ini. Jaman saya kuliah dulu ada yang kuliahnya 10 tahun. Maka ada istilah “mahasiswa abadi”. hi hi hi. Waktu itu ini bisa terjadi karena tempat di perguruan tinggi masih banyak tersedia. Jadi tidak perlu ada pembatasan waktu kuliah. Toh mahasiswanya juga tidak menjadi membebani sumber daya (resources) perguruan tinggi. Dia hanya menjadi angka statistik saja (yang mana ini mungkin tidak disukai perguruan tinggi atau pemerintah).
Majukan waktu. Fast forward. Semakin banyak siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi sementara tempat tetap terbatas. Mulailah menjadi masalah. Maka mulailah dibatasi waktu studi di perguruan tinggi – meskipun waktunya masih agak longgar juga. Kalau lewat batas waktu itu, maka mahasiswa diancam DO juga.
Pada saat yang sama terjadi “inflasi” gelar. Kalau dahulu bergelar S1 sudah menjadi “jaminan” untuk mendapatkan pekerjaan, sekarang pekerjaan yang sama membutuhkan gelar S2. Apaan sih ini? Akibatnya gelar diperjualbelikan.
Baca juga: Bisakah Video Games Jadi Solusi Pendidikan?
Majukan waktu lagi. Batas waktu diperketat lagi. Sekarang katanya kalau lewat dari 5 tahun di perguruan tinggi bakal kena DO. Nah, ini malah sumber masalah. Mahasiswa dan perguruan tinggi tidak mau terjadi DO. Ini mimpi buruk bagi keduanya. Bagi sang mahasiswa (dan orang tuanya) sudah jelas ini mimpi buruk. Bagi perguruan tinggi? Ini juga mimpi buruk. Mana ada perguruan tinggi yang mau menunjukkan statistik DO-nya. Bayangkan jika ada perguruan tinggi yang mengatakan bahwa 50% mahasiswanya drop out. Ada yang mau daftar? (Padahal ini seharusnya tidak masalah.)
Untuk menghindari DO ini maka muncullah upaya-upaya nakal. Salah satunya adalah menurunkan kualitas. Pokoknya kalau bisa seluruh mahasiswa lulus! Soal-soal ujian dipermudah. Everybody is happy. Ancur bukan? Dosen yang tidak meluluskan mahasiswa malah akan mendapat masalah, meskipun sang mahasiswa tidak layak untuk lulus. Biarkan saja nanti dunia bisnis / industri yang menerima akibatnya. Nah lho.
Atau, upaya nakal lain adalah berbuat curang. Bagi mahasiswa yang bermasalah ini adalah pilihan yang terpaksa mereka lakukan. Kalau tidak berbuat curang dan gagal, di-DO. Kalau berbuat curang dan ketahuan di-DO. Itu kalau ketahuan. Kalau tidak? Ya selamat. Kalau dilihat dari pertimbangan ini, maka melakukan kecurangan lebih prospektif daripada berbuat jujur. Padahal di perguruan tinggi satu hal yang justru TIDAK BOLEH dilakukan adalah curang. Gagal boleh. Curang tidak boleh. Nah perarturan ini menjadikan gagal tidak boleh. Maka curang menjadi alternatif yang lebih menjanjikan.
Baca juga: Amerika vs China: Pendidikan di Ekstrem Kiri dan Kanan
Bagi saya ada masalah yang lebih besar. Jika batas waktu itu semakin diperketat sehingga tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk melakukan hal lain selain kuliah dan ujian saja. Padahal mahasiswa harus belajar untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, berorganisasi, mencoba membuat usaha (startup), dan seterusnya. Alasan “saya masih mahasiswa” akan lebih mudah diterima ketika dia gagal dalam membuat usaha / berinteraksi, dan seterusnya. Kalau sudah lulus, tidak ada alasan untuk gagal. Masyarakat menuntut keberhasilan. Kapan dia belajar untuk gagal? Untuk jagoan dalam mengendarai sepeda pasti pernah jatuh. Lebih baik jatuh ketika sedang belajar naik sepeda daripada tidak pernah jatuh dan justru terjatuh ketika ngebut naik sepeda.
Saya sering menasihati mahasiswa saya untuk tidak cepat-cepat lulus. Buat apa cepat lulus dan setelah itu pusing cari kerjaan? Perusahaan pun pusing menerima lulusan yang tidak siap kerja. Bukankah lebih baik mencari pengalaman kerja ketika menjadi mahasiswa sehingga ketika lulus dia sudah siap.
Mahasiswa tetap berada di kampus pun sebetulnya tidak menambah beban kampus. Dia hanya menjadi tambahan entry di dalam database saja, bukan? Kalau dia mau mengambil kuliah, maka dia memang harus membayar sejumlah mata kuliah (SKS) yang dia ambil. Biaya (cost) terpenuhi sehingga tidak terlalu menjadi beban.
Singkatnya, saya melihat lebih banyak masalah atau mudarat daripada manfaat dalam pembatasan waktu kuliah yang terlalu ketat.
Baca juga: Q&A: Pepita Gunawan, Merombak Cara Pandang Terhadap Teknologi Pendidikan
Penulis adalah dosen di Institut Teknologi Bandung, inisiator beberapa startup teknologi, serta terlibat dalam berbagai proyek teknologi seperti manajemen domain .ID dan Bandung High-Tech Valley. Tulisan ini sebelumnya dimuat di blog pribadi penulis
Header image credit: slate.com