“Awak payah mancari piti, inyo lamak pai korupsi!” (“Kita susah-susah cari uang, mereka enak-enak korupsi!”)

Dulu, Mama saya yang orang asli Padang pernah marah-marah tentang sebuah layanan publik yang mengharuskan mama saya membayar. Mama saya bilang kalau beliau ngerasa enggak ikhlas, karena enggak tahu uang yang beliau bayarkan bakal digunakan untuk apa. Alih-alih buat memajukan Indonesia, jangan-jangan dikorupsi.

Hmm.. apa iya? Saat itu saya mikir, semestinya kami bisa tahu apa yang dikerjakan pemerintah dengan uang mama saya, dan uang masyarakat Indonesia lainnya. Dan sepertinya bukan saya aja yang berpikir seperti itu.

Open Government Indonesia

Dulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia. Tapi sesudah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan, hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Simpelnya, lewat UU Keterbukaan Informasi Publik, kita sekarang bisa ngeakses informasi yang berkaitan dengan badan publik; seperti kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan, dan informasi lainnya! Sekarang semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara proaktif, tanpa perlu diminta.

Baca juga: Masa Depan Bisnis di Tangan Teknologi Informasi

Enggak berhenti di situ, tahun 2011, diadakan pertemuan antar negara untuk membahas kerjasama internasional buat mewujudkan pemerintahan yang transparan. Pertemuan ini menghasilkan Open Government Partnership (OGP), dimana Indonesia merupakan salah satu inisiator dan co-chair saat ini bareng Inggris.

Sejalan dengan hal di atas, Open Government Indonesia (OGI) dibuat sebagai kelanjutan dari OGP buat ngedorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan masyarakat yang lebih partisipatif. Dengan adanya OGI, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjadi lebih baik. Akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, juga diupayakan agar menjadi lebih jelas pertanggungjawabannya. Wah, gimana cara ngewujudinnya?

Tahu data terbuka (open data)? Data terbuka adalah konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Baca juga: Creative Commons, Melegalkan Karyamu Secara Gratis

Dengan terbukanya data, kita jadi bisa tahu dan menganalisis informasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah. Data terbuka juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara karena kita dapat aktif mengawasi. Data terbuka dimaksudkan buat mewujudkan komitmen konkret dari pemerintah dalam upaya ningkatin transparansi, partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi, dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru buat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif dan akuntabel, yang disebut open government. Mantap kan?

Selain situs resminya di http://opengovindonesia.org/id/, OGI juga punya initiatives keren buat mewujudkan semangat open data, dimana semua informasi tentang kinerja dan anggaran pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, seperti:

• data.id;  portal resmi data-data berbagai sektor instansi pemerintahan yang digunakan secara bebas
• SatuPemerintah.net; portal data dan informasi mengenai profil, kebijakan, dan keuangan dari kementerian dan lembaga non-kementerian
• Satulayanan.net; pusat informasi layanan publik (kita bisa menemukan info seperti tatacara pembuatan SIM, biayanya, dan lama pembuatan disini!)
• LAPOR!; sarana aspirasi dan pengaduan berbasis online dan SMS yang terpadu dengan 72 instansi pemerintah
• SOLUSIMU, kontes crowdsourcing nasional untuk menginisiasi solusi layanan dan kebijakan publik yang lebih baik.

Dengan initiatives sekeren itu di umur yang masih baru, gerakan Open Government enggak lepas dari tantangan, seperti permasalahan teknis pelayanan pemberian informasi sampai permasalahan sistemik yang ngegugat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masih banyak juga dari kita yang belum tahu banyak tentang ini dan urgensinya, padahal perannya gede. Kata Tara Hidayat, Deputi IV UKP4:  keterbukaan itu ibarat cahaya matahari yang memiliki daya kuat untuk membunuh kuman korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

Baca juga: Melirik Perkembangan Startup Digital

Sekarang, kita udah punya platform untuk mengembangkan open government. What we have to do next? Kita harus menggunakan dan spread awareness tentang ini.  

Ketahui hak kita, jaga supaya semangat open government ini tetap ada, dorong sampai keterbukaan jadi norma, dan seperti yang OGI bilang: “change is closer than you think”.

header image credit: levelupliving.com